Salah satu pelajaran berharga yang diperoleh bangsa Indonesia setelah krisis multidimensi tahun 1997 adalah meningkatnya pemahaman tentang adanya jalinan berbagai masalah publik yang sangat erat. Masalah publik yang memiliki berbagai dimensi, baik sosial, politik, administrasi, hukum, ekonomi, maupun budaya, ini saling berkaitan membentuk kompleksitas persoalan publik di Indonesia. Sederet persoalan publik, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, transportasi, lingkungan hidup, pembalakan liar, perdagangan manusia, hingga persoalan korupsi, tidak pernah tuntas hingga saat ini.

Respons atas ragam dan kompleksitas persoalan publik tersebut membutuhkan kemampuan analisis kebijakan dan pembuatan kebijakan serta manajemen kebijakan yang mumpuni. Kebutuhan tersebut semakin mendesak manakala Indonesia semakin dihadapkan pada isu-isu besar semacam globalisasi, liberalisasi, dan demokratisasi yang menjadi faktor penentu lain yang turut mewarnai isu-isu sosial pada tingkat nasional maupun lokal. Otonomi daerah sebagai salah satu pilihan kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas persoalan publik belum mampu menunjukkan kinerja yang maksimal.

Harus diakui bahwa solusi kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut tidak mudah karena adanya interaksi dan interdependensi dari berbagai akar permasalahan yang menjadi ciri khas masalah kebijakan tersebut. Setidaknya ada dua karakter masalah kebijakan yang saling berinterelasi dan berinterdependensi, yakni human resources development dan governance. Ketika human resources development berada pada level terendah, sangat sulit menciptakan good governance dan sebaliknya. Human resources development yang rendah adalah produk dari bad governance. Sebagai solusi untuk menata berbagai persoalan publik tersebut, diperlukan pihak-pihak yang mampu merumuskan kebijakan dan strategi, menentukan tujuan dan sasaran organisasional, menganalisis, mengambil keputusan. Serta mengawasi dan melakukan penilaian terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, Universitas Trisakti menawarkan Program Doktor llmu Ekonomi dengan Konsentrasi Public Policy atau Kebijakan Publik yang mendapatkan Akreditasi “B” dari Badan Akreditasi.